Pengadilan Agama Labuha

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA LABUHA KELAS II

ZONA INTGRITAS

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Area I (Manajemen Perubahan)

  • Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas Pengadilan Agama Sumber
  • Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
  • Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK
  • Perubahan pola Pikir & Budaya Kerja

Area II (Penataan dan Tata LAksana)

  • Standar Operasional Prosedur
  • e-Office
  • Keterbukaan Informasi Publik

Area III (Penataan Sistem Manajemen SDM)

  • Perencanaan Kebutuhan Pegawai
  • Pola Mutasi dan Promosi
  • Pengembangan Pegawai Berbasis Kopetensi
  • Penetapan Kinerja Individu
  • Penegakan Aturan Disiplin
  • Sistem Informasi Kepegawaian

Area IV (Penguatan Akuntabilitas)

  • Undangan, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Foto dan Penyusunan Perencanaan
  • Dokumen Pemantauan Pencapaian Kinerja Bulanan
  • Dokumen Rensa, RKT dan PK
  • Dokumen Turunan PK yang mendukung Peningkatan Pelayanan Publik
  • Dokumen IKU dan Pendukung Peningkatan Pelayanan Publik
  • LKJIP
  • Program Kerja
  • Laporan Tahunan

Area V (Penguatan Pengawasan)

  • Pengendalian Gratifikasi
  • Penerapan SPIP
  • Pengadulan Masyarakat
  • Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat
  • Monev Penanganan Pengaduan
  • Whistle Blowing
  • Benturan Kepentingan

Area VI (Penguatan Pelayanan Publik)

  • Kebijakan Standar Pelayanan
  • Maklumat Standar Pelayanan
  • SOP Pelaksanaan Standar Pelayanan
  • Review dan Perbaikan SOP Standar Pelayanan
  • Sosialisasi / Pelatihan Budaya Pelayanan Prima
  • Informasi Tentang Pelayanan Mudah Diakses Oleh Berbagai Media
  • Terdapat Sistem Punisment / Reward
  • Sarana Layanan Terpadu / Terintegrasi
  • Informasi Pelayanan
  • Media Pengaduan Pelayanan
  • Pengelola Pengaduan Pelayanan
  • Tindaklanjut Pengaduan Pelayanan
  • Evaluasi Atas Penanganan Keluhan
  • IKM Terhadap Pelayanan
  • Publikasi Hasil Surver IKM
  • Tindak Lanjut Atas Hasil IKM
  • Rencana Penerapan Teknologi Informasi Pelayanan Publik
  • Telah Dilakukan Secara Terus-menerus