Pengadilan Agama Labuha

Ucapan Selamat datang

di website resmi Pengadilan Agama Labuha. Website ini dibuat sebagai sarana untuk memberikan beragam informasi khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Labuha.

Selamat Datang

Slide

"Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan. "Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan yang berkaitan dengan masalah perkara

SIWAS

Menuju Ramadhan

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Budaya Malu

Program Prioritas

Badilag Mahkamah Agung RI

2025

ZI

Untuk meningkatkan Pelayanan terhadap Pencari Keadilan, Mahkamah Agung RI mengembangkan dan mengimplementasikan Aplikasi e-Court (yang terdiri dari modul : e-filing, e-payment, e-notification, dan e-summons) yang didasari peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

e-Court

logo pengadilan agama sumenep
| |

ZONA INTGRITAS

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Area I (Manajemen Perubahan)

  • Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas Pengadilan Agama Sumber
  • Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
  • Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK
  • Perubahan pola Pikir & Budaya Kerja

Area II (Penataan dan Tata LAksana)

  • Standar Operasional Prosedur
  • e-Office
  • Keterbukaan Informasi Publik

Area III (Penataan Sistem Manajemen SDM)

  • Perencanaan Kebutuhan Pegawai
  • Pola Mutasi dan Promosi
  • Pengembangan Pegawai Berbasis Kopetensi
  • Penetapan Kinerja Individu
  • Penegakan Aturan Disiplin
  • Sistem Informasi Kepegawaian

Area IV (Penguatan Akuntabilitas)

  • Undangan, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Foto dan Penyusunan Perencanaan
  • Dokumen Pemantauan Pencapaian Kinerja Bulanan
  • Dokumen Rensa, RKT dan PK
  • Dokumen Turunan PK yang mendukung Peningkatan Pelayanan Publik
  • Dokumen IKU dan Pendukung Peningkatan Pelayanan Publik
  • LKJIP
  • Program Kerja
  • Laporan Tahunan

Area V (Penguatan Pengawasan)

  • Pengendalian Gratifikasi
  • Penerapan SPIP
  • Pengadulan Masyarakat
  • Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat
  • Monev Penanganan Pengaduan
  • Whistle Blowing
  • Benturan Kepentingan

Area VI (Penguatan Pelayanan Publik)

  • Kebijakan Standar Pelayanan
  • Maklumat Standar Pelayanan
  • SOP Pelaksanaan Standar Pelayanan
  • Review dan Perbaikan SOP Standar Pelayanan
  • Sosialisasi / Pelatihan Budaya Pelayanan Prima
  • Informasi Tentang Pelayanan Mudah Diakses Oleh Berbagai Media
  • Terdapat Sistem Punisment / Reward
  • Sarana Layanan Terpadu / Terintegrasi
  • Informasi Pelayanan
  • Media Pengaduan Pelayanan
  • Pengelola Pengaduan Pelayanan
  • Tindaklanjut Pengaduan Pelayanan
  • Evaluasi Atas Penanganan Keluhan
  • IKM Terhadap Pelayanan
  • Publikasi Hasil Surver IKM
  • Tindak Lanjut Atas Hasil IKM
  • Rencana Penerapan Teknologi Informasi Pelayanan Publik
  • Telah Dilakukan Secara Terus-menerus