Pengadilan Agama Labuha

oleh

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI

1.Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RILink
2.surat sekma nomor 149-1_2014 tentang Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban AgamaLink
3.PP-No.-34-Tahun-2014-PEROBAHAN-PERATURAN-GAJI-PNSLink
4.UNDANG-UNDANG-No.-5-TAHUN-2014-TENTANG-APARATUR-SIPIL-NEGARALink
5.PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA PensiunLink
6.SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30 V.7-3 99 – BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPILLink
7.PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA PensiunLink
8.SK Kabawas Nomor 43_2013 tentang Pedoman Audit Kinerja Dan Penilaian IntegritasLink
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).Link

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1.Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/BarangLink
2.Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.Link
3.Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.Link
4.Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.Link
5.Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.Link
6.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.Link
7.PMK Nomor 32_PMK.02_2018_SBM TA 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019Link
8.PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018Link