Pengadilan Agama Labuha

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

  • Jln. Karet Putih, Kp. Makian, Bacan Sel., Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara
  • palabuha@yahoo.com
  • (0927) 2321277
[smartslider3 slider=20]

Terdapat Informasi lengkap atas, prosedur pengajuan dari tingkat pertama sampai dengan kasasi atau peninjauan kembali.

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

.
  • Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Labuha
  • Waspada Terhadap Modus Penipuan Terkait Dengan Perkara Dengan Permintaan Imbalan Sejumlah Uang. Segera Laporkan
.

Surat Menyurat Pimpinan dan Pihak Ketiga

SURAT PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA NO PERJANJIAN DOKUMEN 1.     PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI TERNATE DOWNLOAD SURAT MASUK TAHUN 2020 PA. LABUHA JANUARI – NOVEMBER No. ALAMAT PENGIRIM JUMLAH 1. MA 23 2 . BADILAG 4 3. PTA MALUT 24 4. LAINNYA 118 5. TOTAL 169 SURAT KELUAR TAHUN 2020 PA. … Baca Selengkapnya Surat Menyurat Pimpinan dan Pihak Ketiga

PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT

PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP GEMPA BUMI Pejabat/pegawai penghuni lantai memberitahukan adanya gempa bumi kepada Petugas Tanggap Darurat Lantai. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya gempa bumi Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel … Baca Selengkapnya PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT

Biaya Salinan Informasi

BIAYA SALINAN INFORMASI PENGADILAN AGAMA LABUHA Dasar Hukum : SK KMA NOMOR 1 – 144/KMA/SK/1/2011 1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon. 2. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut. 3. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya … Baca Selengkapnya Biaya Salinan Informasi

Hak Pemohon Informasi

HAK-HAK PEMOHON INFORMASI (1) Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan Informasi (2) Setiap Orang berhak untuk mengetahui standar dan maklumat pelayanan Pengadilan (3) Setiap orang berhak untuk mengajukan keberatan dan pengaduan atas layanan informasi yang diberikan (4) Setiap orang berhak untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait pelayanan Informasi Pasal 4 Undang Undang Republik … Baca Selengkapnya Hak Pemohon Informasi

Hak Pelapor Dugaan Pelanggaran Hakim dan Pegawai

HAK-HAK PELAPOR DUGAAN PELANGGARAN HAKIM DAN PEGAWAI   (076/KMA/SK/VI/2009 TENTANG PENANGANAN PENGADUAN) HAK-HAK PELAPOR Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya; Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun; Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya; Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan. HAK-HAK TERLAPOR Membuktikan bahwa ia tidak bersalah … Baca Selengkapnya Hak Pelapor Dugaan Pelanggaran Hakim dan Pegawai

Tata Cara Pengaduan Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Hakim Dan Pegawai

DASAR PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN PERMA NO.9 TAHUN 2016 PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI:   A.  Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia) dengan alamat : https://siwas.mahkamahagung.go.id/home       Cara Melapor : Klik tombol “Login”, lalu isikan Username dan Password Anda. Jika Anda belum terdaftar, klik tombol Register, isikan data diri Anda lalu klik “Simpan” … Baca Selengkapnya Tata Cara Pengaduan Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Hakim Dan Pegawai

Hak Hak Masyarakat

Hak-Hak Para Pihak Yang Berhubungan Dengan Peradilan 1. Hak Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,  Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak … Baca Selengkapnya Hak Hak Masyarakat

profil hakim dan pegawai

Mujitahid, SH. MH Ketua Detail Profil Miradiana,SH.MH Wakil Ketua Detail Profil Khoirul Anam, SH Hakim Detail Profil Fuad Hasan S.Sy Hakim Detail Profil Naim Abdurauf, SH Panitera Detail Profil Umar Yahya, S.I.P Sekretaris Detail Profil Aminudin Panitera Muda Permohonan Detail Profil Dra. Nya Iba Khwe Panitera Muda Hukum Detail Profil Tri Muharto, S. Kom Kepala … Baca Selengkapnya profil hakim dan pegawai

Scroll Up