Pengadilan Agama Labuha

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA LABUHA KELAS II

Tanggal Terkini:

Ucapan Selamat datang
SKM Web
Slide
Menuju Ramadhan
Budaya Malu
ZI
ZI
ZONA INTEGRITAS
logo pengadilan agama sumenep
PENGADILAN AGAMA LABUHA
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
menerapkan
ZI
STOP GRATIFIKASI
LIHAT - LAWAN - LAPORKAN
Awasi dengan SIWAS yaitu aplikasi yang disediakan oleh
Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
E court
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online.
E - COURT

1. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
2. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
3. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA LABUHA

Terdapat Informasi lengkap atas, prosedur pengajuan dari tingkat pertama sampai dengan kasasi atau peninjauan kembali.

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

| |

SOP Pelayanan Publik

SOP PELAYANAN PUBLIK No File Download 1 SOP Layanan Informasi Berbasis TI Download 2 SOP Pos Bantuan Hukum Download 3 SOP Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Download 4 SOP Layanan Penerimaan Perkara Download 5 SOP Sidang Terpadu Download 6 SOP Penetapan Majelis Hakim Download 7 SOP Penunjukan Panitera Pengganti Download 8 SOP Penunjukan Jurusita Download … Baca Selengkapnya

Pengelolaan Organisasi

PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Download 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Download 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). Download 4. Undang-Undang RI No.14 Tahun … Baca Selengkapnya

Zona Integritas

ZONA INTGRITAS Zona Integritas¬†(ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Area I (Manajemen Perubahan) Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas Pengadilan Agama Sumber Dokumen Rencana Pembangunan … Baca Selengkapnya

Maklumat Pelayanan Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Labuha

MAKLUMAT PELAYANAN Pengadilan Agama Labuha telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan, perlindungan atau pengayoman, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, mengajukan keluhan, pengaduan dan melakukan pengawasan. Komitmen tersebut dituangkan dalam sebuah Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Labuha. Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Labuha mengacu pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan … Baca Selengkapnya

Panggilan Sidang Alamat Tidak Diketahui (Gaib)

NO NOMOR PERKARA NAMA PIHAK DOK RELAAS TGL SIDANG 1. 232/Pdt.G/2020/PA.Lbh Salbia La Adin Binti La Adin RaiaVsSaldi Amir Bin Amir     Relaas I 28/10/2020   2. 242/Pdt.G/2020/PA.Lbh Supatri Abdurahman Binti Abdurahman Marsaoly Vs Irwan J. Hi. Syukur bin Jamaludin Hi. Syukur   Relaas I   18/11/2020   3. 254/Pdt.G/2020/PA.Lbh M. Asdar Santoso Bin  … Baca Selengkapnya

Hasil Rakernas

HASIL RAKERNAS No File Total Download Download 1 Hasil Rakernas MARI Tahun 2007 Download (28) Download 2 Hasil Rakernas MARI Tahun 2008 Download (20) Download 3 Hasil Rakernas MARI Tahun 2009 Download (23) Download 4 Hasil Rakernas MARI Tahun 2010 Download (33) Download 5 Hasil Rakernas MARI Tahun 2011 Download (22) Download 6 Hasil Rakernas … Baca Selengkapnya

Surat Edaran MA RI

Surat Edaran Mahkamah Agung RI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Kategori Folders/Files  Tahun 1951 (0/2)  Tahun 1952 (0/1)  Tahun 1953 (0/2)  Tahun 1954 (0/2)  Tahun 1955 (0/2)  Tahun 1957 (0/1)  Tahun 1958 (0/1)  Tahun 1959 (0/4)  Tahun 1960 (0/6)  Tahun 1961 (0/6)  Tahun 1962 (0/5)  Tahun 1963 (0/4)  Tahun 1964 (0/9)  Tahun 1965 (0/4)  Tahun 1966 … Baca Selengkapnya

Peraturan Mahkamah Agung

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Peraturan Mahkamah Agung Kategori Folders/Files Tahun 1999 (0/0) Tahun 2000 (0/2) Tahun 2001 (0/1) Tahun 2002 (0/3) Tahun 2003 (0/0) Tahun 2004 (0/1) Tahun 2005 (0/2) Tahun 2006 (0/1) Tahun 2007 (0/1) Tahun 2008 (0/3) Tahun 2009 (0/4) Tahun 2010 (0/1) Tahun 2011 (0/2) Tahun 2012 (0/6) Tahun 2013 (0/3) … Baca Selengkapnya

Perundang – Undangan

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN Kategori Folders/Files  1. Undang-Undang Dasar beserta perubahannya (0/5)  2. Undang-Undang (73/993)  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (22/96)  4. Peraturan Pemerintah (37/612)  5. Peraturan Presiden (19/163)  6. Keputusan Presiden (17/138)  7. Instuksi Presiden (19/32)  8. Surat Edaran Menteri (1/1)  9. Peraturan Daerah (1/1)