Pengadilan Agama Labuha

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA LABUHA KELAS II

Tanggal Terkini:

ZI
ZONA INTEGRITAS
logo pengadilan agama sumenep
PENGADILAN AGAMA LABUHA
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
menerapkan
STOP GRATIFIKASI
LIHAT - LAWAN - LAPORKAN
Awasi dengan SIWAS yaitu aplikasi yang disediakan oleh
Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online.
E - COURT

1. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
2. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
3. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Slider

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA LABUHA

Terdapat Informasi lengkap atas, prosedur pengajuan dari tingkat pertama sampai dengan kasasi atau peninjauan kembali.

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

| |

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Labuha

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Agama Labuha  melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan Waris Wasiat Hibah Wakaf Zakat Infaq Shadaqah … Baca Selengkapnya

Sekilas Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Labuha

SEJARAH PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA LABUHA  Sekilas Sejarah Berdirinya Peradilan Agama di Provinsi Maluku Utara dan Pengadilan Agama Labuha Pada abad ke 15 dan 16, budaya Islam dan budaya Eropa sudah masuk ke wilayah Maluku dan Maluku Utara, dengan struktur dan sistem pemerintahan –kerajaan Islam- yang teratur, setiap Desa dikepalai oleh seorang raja. Pada tahun 1596, … Baca Selengkapnya

Scroll Up