Pengadilan Agama Labuha

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA LABUHA KELAS II

Tanggal Terkini:

Ucapan Selamat datang
SKM Web
Slide
Menuju Ramadhan
Budaya Malu
ZI
ZI
ZONA INTEGRITAS
logo pengadilan agama sumenep
PENGADILAN AGAMA LABUHA
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
menerapkan
ZI
STOP GRATIFIKASI
LIHAT - LAWAN - LAPORKAN
Awasi dengan SIWAS yaitu aplikasi yang disediakan oleh
Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
E court
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online.
E - COURT

1. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
2. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
3. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA LABUHA

Terdapat Informasi lengkap atas, prosedur pengajuan dari tingkat pertama sampai dengan kasasi atau peninjauan kembali.

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

| |

Biaya Salinan Informasi

BIAYA SALINAN INFORMASI BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PENGADILAN AGAMA LABUHADasar Hukum : SK KMA NOMOR 1 – 144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan No. Uraian Biaya 1. Biaya salinan informasi (berupa print out) Rp. 2.000 /lembar 2. Biaya salinan informasi (berupa fotocopy) Rp. 200 /lembar 3. Biaya salinan informasi (berupa CD-R) Rp. 7.500/keping 4. Biaya transportasi petugas (bila … Baca Selengkapnya

Tata Cara Keberatan

TATA CARA KEBERATAN LAYANAN INFORMASI Tata Cara Keberatan Syarat dan Prosedur Pengajuan Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: Adanya penolakan atas permohonan informasi; Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala; Tidak ditanggapinya permohonan informasi; Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; Tidak dipenuhinya permohonan informasi; Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau … Baca Selengkapnya

Jangka Waktu Penyelesaian

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN INFORMASI Jangka Waktu Penyelesaian Informasi JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang … Baca Selengkapnya

Produk Layanan

PRODUK DAN KATEGORI PELAYANAN INFORMASI PENGADILAN AGAMA LABUHA Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) NO Nama Layanan 1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan 2. Pelayanan Pendaftaran Perkara 3. Pelayanan Pembayaran / KASIR 4. Pelayanan Pengambilan Salinan Putusan dan Akta Cerai 5. Pelayanan Pojok E-Court Inovasi Pelayanan Publik Untuk mendukung dan mewujudkan visi misi Pengadilan Agama … Baca Selengkapnya

Prosedur Permohonan

TATA CARA PELAYANAN INFORMASI Prosedur Permohonan Informasi A. Umum 1. Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari: Prosedur Biasa; dan Prosedur Khusus. 2. Prosedur Biasa digunakan dalam hal: Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; Informasi yang diminta bervolume besar; Informasi yang diminta belum tersedia; atau Informasi yang diminta adalah informasi … Baca Selengkapnya

Hak Pemohon Informasi

HAK-HAK PEMOHON INFORMASI Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.  (2) Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau … Baca Selengkapnya

Hak Pelapor Aduan

HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR Hak-Hak Pelapor dan Terlapor Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agung RI Nomor: 076 / KMA / SK / VI / 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Badan Peradilan , yaitu  : Pelapor adalah individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan kepada lembaga peradilan. Terlapor adalah aparat atau unit kerja pada lembaga yang melakukan … Baca Selengkapnya

Penyelesaian Pengaduan

PENYELESAIAN PENGADUAN Mekanisme Penyelesaian Pengaduan Tahap Pemeriksaan Atas Pengaduan Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut : Memeriksa pengaduan, meliputi : Indentitas pengadu; Relepansi kepentingan pengadu; Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya; Bukti-bukti yang dimiliki pengadu. Memeriksa pihak-pihak yang terkait.Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk … Baca Selengkapnya