logo mahkamah agung website ramah difable

Selamat Datang di Pengadilan Agama Labuha


Jalan Karet Putih, Halmahera Selatan, Maluku Utara 97791

E-mail:palabuha@yahoo.com | Telp.(0927)2321277


SELENGKAPNYA

Mahkamah Agung Republik Indonesia


Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.



SELENGKAPNYA

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia


SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.



SELENGKAPNYA

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)


Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi Mahkamah Agung untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring perkara yang ada di Pengadilan Agama Labuha .



SELENGKAPNYA

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum


Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diartikan sebagaimana Pasal 1 Keppres (baca Peraturan) Presiden No 91 tahun 1999 adalah : “ Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat“


SELENGKAPNYA

Direktori Putusan Pengadilan Agama Labuha


Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Agama Labuha secara online.



SELENGKAPNYA

logo mahkamah agung website ramah difable

 

SEJARAH PENGADILAN AGAMA LABUHA

Menilik sejarah Pengadilan Agama Labuha tak bisa dilepaskan dari sejarah Moloku Kie Raha. Kie berarti gunung dan Raha berarti empat, di mana secara harfiah bermakna empat gunung atau dalam arti sebenarnya adalah empat kesultanan yang berjaya saat itu.

Empat kesultanan tersebut masing-masing diperintah oleh seorang Sultan yang berstatus otonomi yaitu : 

 

1.        Kesultanan Ternate,

2.        Kesultanan Tidore,

3.        Kesultanan Bacan, serta

4.        Kesultanan Jailolo.

Dalam pemerintahannya Sultan dibantu oleh seorang Jogugu (Mangkubumi), dan dalam bidang urusan agama Sultan dibantu oleh seorang Qadhi.

Sultan sebagai penguasa tertinggi, sementara Jogugu (Mangkubumi) bertugas menjalankan perintah di samping sebagai Ketua Landrat yang disebut  Pengadilan Swapraja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dan pidana.

Qadhi mengurus, memeriksa dan mengadili segala kepentingan  Umat Islam yang meliputi urusan tauliyah dan hukmiyah: nikah, talak, ruju’ pendidikan agama, penerangan agama, penyuluhan agama, dakwah, pendeknya sesuatu yang menyangkut fardlu maupun sunnah, dan selebihnya mengurus dan mengadili perkara-perkara umat Islam salah satunya adalah adanya Mahkamah Syari’ah atau Pengadilan Agama.

Setelah negara kesatuan Republik Indonesia mencapai kedaulatannya, maka pemerintah kesultanan kembali kepada pemerintah pusat. Sehingga pemerintahan di daerah dikembalikan kepada seorang Bupati, meliputi seluruh Daerah Kabupaten Maluku Utara ( Ternate, Tidore dan Bacan ).

Pengadilan Swapraja di bawah pimpinan Jogugu diintegrasikan kepada Badan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sesuai pasal  39  UU. No 14  tahun  1970  yang penjelasannya sebagai berikut :

 “Berdasarkan UU No. 1 Drt. Tahun 1951 tentang tindakan  sementara  untuk menyelenggarakan  kesatuan susunan  kekuasaan dan acara pengadilan sipil pasal 1 ayat 2 oleh Menteri Kehakiman secara berangsur-angsur setelah dilakukan  penghapusan Pengadilan Adat/Swapraja di seluruh wilayah, di antaranya adalah: Bali, Sulawesi, Lombok, Sumbawa, Timor, Kalimantan, Jambi dan Maluku.”

Penghapusan Pengadilan Adat/Swapraja tersebut tidak secara otomatis menghapus pula Hakim Syara’ dan Hakim  Syara’   Swapraja ini  tetap berjalan terus, hal mana berdasarkan atas  pasal 134 ayat 2 dari  Indiche Staats Regeling, karena dalam UUD 1945 tidak terdapat   ketentuan mengenai ketentuan tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syari’ah.

Dengan demikian maka Hakim Syara’ Swapraja ini berjalan terus walaupun kemudian telah Kantor Urusan Agama yang melakukan urusan Tauliyah.

Dengan penetapan  Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5  Tahun 1958 telah dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah termasuk di Ternate, Morotai, serta Soasio.  Berikutnya ditambah lagi dengan  Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 87 tahun 1966 di mana terdapat di dalamnya Pengadilan  Agama Labuha/Mahkamah Syariah  Labuha. Semua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah  itu terdapat di dalam wilayah  Kabupaten Maluku Utara.

Adanya kebijakan Menteri Agama Republik Indonesia tersebut menimbulkan dualisme kewenangan karena yang berwenang mengadili perkara-perkara dalam urusan Pengadilan Agama di satu sisi terdapat Pengadilan Agama yang bernaung di bawah Departemen Agama Republik Indonesia dan di sisi lain juga sudah ada keberadaan Hakim syara’. Maka untuk menghilangkan dualisme dalam urusan Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah tersebut  maka atas prakarsa  Sultan Muda Ternate Mudaffar Syah, dan  Jogugu (Dewan Adat  Moloku di Ternate)  mengadakan serah terima  Badan Hakim Syara’ Swapraja tersebut kepada  Direktorat Badan Peradilan Agama di Jakarta yang dijabat oleh  Bapak K.H. Z.A Nuch.Dengan satu ketentuan bahwa Hakim Syara’ Swapraja di Ternate yang menurut ketentuan pasal 1 ayat 4 dari  Undang-undang   Darurat  Nomor 1 Tahun 1951 jo. PP Nomor 45 Tahun 1957 tugas dan wewenang  Badan tersebut  seharusnya sudah ditampung dalam Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah setempat, maka dengan adanya penyerahan Badan Hakim Syara’ tersebut kepada Direktorat Peradilan Agama akan lebih menyempurnakan dan menghapuskan  dualisme pelaksanaan  tugas Peradilan Agama di Ternate serta daerah Maluku Utara pada umumnya .

Bahwa berdasarkan  pasal 39 UUD 1945 atas hak-hak dan asal-usul dalam daerah  yang bersifat istimewa maka daerah Maluku Utara  yang terdiri dari  4 (empat)  Kesultanan   dan   4 (empat) Keqadhian tadi, maka dibentuklah  4  (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah yaitu : Pengadilan Agama Ternate, Pengadilan Agama Soasio di Tidore, Pengadilan Agama Labuha  di Bacan dan Pengadilan Agama Morotai yang sekarang berada di Tobelo.  

 

PROFIL PENGADILAN AGAMA LABUHA

 

Pengadilan Agarna Labuha sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam dalam menangani perkara- perkara Perdata tertentu.

Pengadilan Agama mempunyai fungsi dan peranan yang sama dengan lembaga peradilan yang lainnya. Pengadilan Agama Labuha berada pada posisi 1270 29’' BT 00 36' LS , beralamat Jalan Benteng Barnaveld Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Telepon( 0927) 2321013 dan Fax (0927) 2321277.

Pengadilan Agama Labuha dengan dengan wilayah 'hukum yang meliputi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Halmahera Selatan dengan ibukota Labuha dan Kabupaten Kepulauan Sula dengan ibukota Sanana. Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari 30 Kecamatan dan 249 Desa dengan geografi wilayah kepulauan (Maritim Mubail). Jarak Labuha ke Ibukota Provinsi 100 Mil, Jarak Sanana ke Ibukota Provinsi 250 Mil dan jarak jarak Labuha Sanana 320 Mil.